Pertemuan antara Komisi VI DPR RI dengan jajaran pimpinan PT Pertamina berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 11 September 2025. Dalam forum tersebut, perhatian tertuju pada upaya pemberantasan praktik mafia minyak dan gas (migas) yang dinilai masih menjadi tantangan besar di industri energi nasional.
Rapat Strategis Komisi VI dan Direksi Pertamina
Sesi rapat yang dihadiri oleh anggota Komisi VI DPR bersama eksekutif tinggi Pertamina menjadi wadah diskusi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan transparansi di industri migas. Agenda utama adalah mendorong komitmen dalam menindaklanjuti berbagai isu strategis, terutama peran mafia migas yang dianggap merugikan negara.
Peringatan dari Anggota Komisi VI DPR
Salah satu anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Mulyadi, menegaskan pentingnya sikap tegas pimpinan Pertamina dalam menghadapi infiltrasi mafia migas. Ia mengingatkan bahwa praktik percaloan dan korupsi dalam sektor ini tak hanya berdampak pada harga energi, tetapi juga potensi hilangnya pendapatan negara.
“Perlu ketegasan dari seluruh jajaran Pertamina untuk membersihkan praktik mafia migas yang selama ini merugikan bangsa. Jangan ragu bertindak dan mengambil keputusan berani demi kebaikan bersama,” ujar Mulyadi.
Tantangan Penanganan Mafia Migas
Sektor minyak dan gas kerap menjadi sorotan karena rawan terhadap intervensi pihak tidak bertanggung jawab yang mencari keuntungan secara ilegal. Praktik-praktik seperti suap, pengaturan tender, dan penyelewengan kuota distribusi menjadi fokus perhatian dalam rapat kali ini.
DPR menggarisbawahi perlunya reformasi internal di perusahaan pelat merah tersebut agar pengelolaan migas dapat semakin profesional dan bersih dari korupsi.
Kebutuhan Reformasi dan Pengawasan Lebih Ketat
Dewan menilai, penguatan pengawasan internal sejalan dengan penerapan tata kelola yang baik akan membantu menutup celah adanya mafia migas. Sistem audit reguler, pemeriksaan mendalam terhadap rantai pasok, dan transparansi dalam setiap kebijakan diusulkan sebagai bagian dari solusi.
- Audit berkala oleh tim independen
- Penertiban tender pengadaan barang dan jasa
- Peningkatan pengawasan distribusi BBM
- Penerapan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing)
Semua usulan tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap aksi-aksi mafia di lingkungan migas nasional.
Komitmen Pimpinan Pertamina
Pada rapat tersebut, manajemen Pertamina menyatakan kesediaan untuk terus memperbaiki tata kelola perusahaan guna melindungi aset negara dan kepentingan masyarakat. Strategi yang disiapkan mencakup pembentukan satuan tugas anti-mafia migas, peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, dan pemanfaatan teknologi digital untuk pelacakan rantai pasok.
Langkah-langkah nyata diharapkan segera diimplementasikan, tidak hanya sebagai respons atas permintaan DPR, namun juga sebagai bentuk tanggung jawab korporasi terhadap negara.
Dukungan dan Harapan dari Komisi VI DPR
DPR menegaskan akan terus mengawal proses pembersihan mafia migas di Pertamina melalui mekanisme pengawasan legislatif. Komisi VI memberi keyakinan bahwa upaya berani jajaran direksi perlu mendapat dukungan seluruh elemen perusahaan, agar tercapai kinerja yang semakin sehat dan berintegritas.
Pertemuan ini mencerminkan harapan besar agar sektor strategis seperti energi dikelola secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik curang yang dapat merugikan negara dan masyarakat luas.